Pamekasan, madurakita.id/ – DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna pada Jumat malam (22/8/2025) dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menegaskan bahwa salah satu catatan penting dari legislatif adalah perlunya penegasan program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam dokumen tersebut. Ia menekankan bahwa RPJMD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui rancangan ini untuk dilanjutkan pembahasannya, namun tetap ada sejumlah koreksi dan masukan agar isi RPJMD lebih komprehensif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ali Masykur.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Moh. Faridi, juga menyampaikan beberapa poin penting sebagai bahan evaluasi. Di antaranya adalah:
- Kebijakan ekonomi makro perlu disesuaikan agar lebih realistis dan dapat merata dampaknya ke berbagai sektor.
- Target sosial dan pembangunan manusia seperti penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dianggap masih perlu kajian lebih mendalam agar pencapaiannya logis, serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan.
- Di sektor infrastruktur dan lingkungan, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diminta untuk dibuat lebih optimis dan progresif.
“Masukan ini penting untuk menjadi pertimbangan sebelum RPJMD 2025–2029 disahkan sebagai peraturan daerah,” kata Faridi, Rabu (27/8/2025).
DPRD berharap agar dokumen RPJMD yang akan ditetapkan nantinya tidak hanya berfungsi sebagai formalitas birokrasi, melainkan benar-benar menjadi panduan strategis dalam pembangunan daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pamekasan. (red).
