Pamekasan | Madurakita.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Rabu (17/6/2026). Aksi ini menyoroti dugaan penyalahgunaan mobil dinas milik Bapperida yang disebut telah berubah status kepemilikan dan identitas kendaraan.
Dalam aksinya, massa mendesak Inspektorat untuk segera melakukan penelusuran terhadap keberadaan mobil dinas yang sebelumnya tercatat sebagai aset daerah. Mereka menilai ada indikasi lemahnya pengawasan terhadap barang milik pemerintah.
Koordinator lapangan aksi, Iklal, menyampaikan bahwa kendaraan tersebut sebelumnya merupakan mobil dinas Bapperida Pamekasan dengan nomor polisi M 1276 AP. Mobil itu diketahui berjenis Mitsubishi Xpander warna hitam mika keluaran 2019.
“Mobil itu tidak hanya digunakan di luar fungsi dinas, tetapi juga diduga mengalami perubahan identitas hingga berganti kepemilikan atas nama perorangan berinisial R,” ujar Iklal.
Ia menambahkan, saat ini kendaraan tersebut disebut berubah menjadi Toyota Kijang Innova warna silver metalik tahun 2007 dengan pelat nomor M 1276 A, serta terdapat perubahan data identitas kendaraan.
Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan potensi penyimpangan aset daerah yang tidak diawasi secara ketat. Ia juga menyoroti dugaan mobil tersebut beroperasi di luar daerah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2026 tanpa pengawasan yang jelas.
“Ini kami anggap sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan aset daerah, dan Inspektorat harus bertanggung jawab melakukan penelusuran,” tegasnya.
Usai aksi, Formaasi juga melayangkan Aduan Masyarakat (Dumas) ke Polres Pamekasan untuk menindaklanjuti dugaan tersebut karena kendaraan yang dimaksud merupakan aset negara.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Pamekasan, Ugo Suprayogo, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan para demonstran sebagai bahan awal pemeriksaan.
“Semua masukan akan kami pelajari dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Inspektorat belum dapat memberikan keterangan lebih jauh karena proses penelusuran masih akan dilakukan dan laporan akan diteruskan kepada pimpinan.
“Kami sampaikan ke Inspektur terlebih dahulu, untuk langkah selanjutnya akan dilakukan pendalaman,” pungkasnya.
